Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Inflasi Dan NPL (Non Performing Loan) Terhadap Penyaluran Dana Kredit Konsumsi Dari Bank Indonesia Kepada Nasabah Bank Swasta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara digerakkan antara lain oleh sektor riil dan jasa, dimana untuk berkembang dibutuhkan suntikan dana sebagai investasi maupun modal kerja. Ada beberapa cara untuk mendapatkan dana dan salah satu yang paling umum adalah kredit. Peranan perbankan dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi untuk menjembatani antara pemilik dana dan peminjam. Di Indonesia pun demikian, bank memiliki peranan penting dalam menggerakkan sektor perekonomian dengan cara memberikan kredit agar sektor riil berkembang. Potensi penyerapan kredit di Indonesia juga masih sangat besar.

Indikator kinerja bank salah satunya dapat dilihat dari kemampuan bank tersebut dalam menyalurkan kredit, karena dengan menetapkan tingkat bunga kredit yang lebih besar dari bunga simpanan masyarkat, maka keuntugan yang akan didapat oleh bank tergantung dari besarnya jumlah kredit yang disalurkan. Dengan kata lain semakin besar dana yang disalurkan oleh bank maka semakin besar pula keuntungan yang didapat.

Kinerja perbankan dalam penyaluran kredit dipengaruhi oleh otoritas moneter yaitu BI dan keadaan ekonomi dalam negri. Factor tersebut seperti besaran suku bunga BI, pertumbuhan ekonomi, iklim investasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kredit yang akan disalurkan oleh perbankan.

Dalam penyaluran dana kredit kepada masyarakat/nasabah/debitur tentunya akan terdapat permasalahan yang akan dihadapi oleh pihak bank. Permasalahnnya menyangkut kredit bermasalah salah satunya seperti dana yang dipinjamkan tidak bisa dikembalikan oleh debitur dikarenakan tidak bisa memenuhi kontrak peminjaman yang disepakati. Dalam hal pemasalahan kredit ini dinamakan non performing loan atau NPL. Pihak bank tentu tidak ingin permasalahan ini terjadi karena akan mengurangi aset yang dimiliki oleh bank.

 Dalam memberikan kredit, bank membagi kredit nya menjadi tiga macam menurut kegunaannya, yaitu : kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Dengan pembagian kredit menurut kegunaannya ini bank dapat menyesuaikan layanan pemberian kreditnya dan manajemen risiko sesuai dengan maksud dan tujuan peminjamnya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan pemberian kredit oleh perbankan, bisa dari faktor bank itu sendiri seperti risk appetite terhadap suatu sektor, tingkat kredit macet, kurangnya modal, dan sebagainya ataupun juga faktor makro seperti tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, target ekspor dan faktor lainnya.

Untuk banyak bank, risiko kredit dimaksudkan sebagai risiko terbesar yang ada pada bank karena biasanya marjin yang dikenakan untuk menutup risiko kredit relatif kecil dibandingkan dengan jumlah yang dipinjamkan sehingga kerugian kredit bisa secara cepat menghabiskan modal bank. Di samping itu, bank memiliki peran utama sebagai financial intermediation, yaitu penyalur dana pihak ketiga pada nasabah yang memerlukan untuk melakukan aktivitas produksi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan  untuk memenuhi pembiayaan investasi atau ekspansi usaha yang semakin meningkat salah satu caranya dengan menghimpun dana dalam bentuk pihak ketiga lalu disalurkan kembali oleh industri perbankan dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada masyarakat maupun penempatan pada instrument surat-surat berharga dalam rangka memperoleh keuntungaan.

Setiap keputusan bisnis melibatkan suatu elemen risiko. Khususnya pada lingkup perbankan, terdapat risiko dalam melakukan investasi, hedging atau memberikan kredit baik kepada nasabah ritel maupun nasabah korporasi. Selain itu risiko dapat terjadi saat mengembangkan dan memberi harga pada produk baru, merekrut dan melatih karyawan baru, menyelaraskan penilaian kinerja dan insentif dengan tujuan bisnis serta membangun budaya yang menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan dan manajemen risiko (Lam, 2003).

Penyaluran dana dari industri perbankan baik dalam bentuk kredit maupun pembiayaan akan digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan konsumsi dan investasi sektor riil yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan sector riil dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penempatan dana industry perbankan pada instrument surat-surat berharga pada dasarnya merupakan salah satu respon industri perbankan terhadap kebijakan perubahan tingkat suku bunga (untuk mencapai kestabilan nilai tukar) yang dilakukan oleh bank Sentral.

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang data mempengaruhi penyeluran dana industri perbankan melalui penyaluran kredit dan penempatan surat-surat berharga secara mikro adalah risiko kredit, kredit macet dll, sedangkan secara makro terdapat factor dana pihak ketiga, NPL, inflasi tingkat suku bunga kredit, LDR.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang fenomena tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul : “ANALISIS PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT, INFLASI DAN NPL (NON PERFORMING LOAN) TERHADAP PENYALURAN DANA KREDIT KONSUMSI DARI BANK INDONESIA KEPADA NASABAH BANK SWASTA.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan berbagai masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1.      Bank memiliki peranan penting dalam menggerakkan sektor perekonomian dengan cara memberikan kredit agar sektor riil berkembang

2.      Potensi penyerapan kredit di Indonesia juga masih sangat besar sehingga membutuhkan himpunan dana dari pihak ketiga

3.      Risiko kredit merupakan risiko terbesar yang ada pada bank

4.      Inflasi diindiksikan mempengaruhi penyaluran dana kedit perbankan

5.      NPL diindikasikan mempengaruhi penyaluran dana kredit perbankan

6.      Risiko kredit diindiksikan mempengaruhi penyaluran dana kredit perbankan

7.      Tingkat suku bunga kredit juga diindikasikan mempengaruhi penyaluran dana kredit perbankan

1.3. Pembatasan Masalah

Meskipun permasalahan yang mengenai penyaluran dana kredit ini cukup banyak dan beragam, oleh karena keterbatasan waktu dan dana yang dibutuhkan tidak sedikit, maka penulis hanya membatasi masalah pada analisis pengaruh  tingkat suku bunga kredit, inflasi dan NPL (Non Performing Loan) terhadap penyaluran dana kredit pada Bank Indonesia sebagai objek penelitiannya.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan pembatasan masalah, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1.      Seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga kredit pada Bank Indonesia terhadap penyaluran dana kredit?

2.      Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran dana kredit?

3.      Seberapa pengaruh tingkat pengembalian kredit atau NPL (Non Performing Loan) terhadap penyaluran dana kredit pada Bank Indonesia?

4.      Seberapa besar pengaruh antara tingkat suku bunga kredit dan risiko kredit terhadap penyaluran dana kredit pada Bank Indonesia?

1.5. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan perumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.      Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga kredit pada Bank Indonesia terhadap penyaluran dana kredit.

2.      Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi kredit pada Bank Indonesia terhadap penyaluran dana kredit.

3.      Untuk mengetahui pengaruh NPL (Non Performing Loan) terhadap penyaluran dana kredit.

4.      Untuk mengetahui pengaruh antara tingkat suku bunga kredit dan tingkat inflasi dan NPL (Non Performing Loan) terhadap penyaluran dana kredit pada Bank Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1.      Bagi penulis

Penyusunan proposal dan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan khususnya penyaluran dana perkreditan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.      Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak manajemen perusahaan dalam penetapan kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan dana kredit kepada nasabah ritel maupun nasabah korporasi.

3.      Bagi pihak lain

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.      Landasan Teori

2.1.1.  Lembaga keuangan Bank

2.1.1.1.  Pengertian Bank

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Pengertian bank umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 : “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.“

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart mendefinisikan Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dariorang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Somary berpendapat bahwa Bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga keuangan (financial institution) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak - pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sector perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal (Kiryanto, 2007). Krisis Moneter 1997 - 1998 yang melanda perekonomian Indonesia telah berimbas pada sektor perbankan. Krisis yang diawali dengan devaluasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS telah menimbulkan ledakan kredit macet dan melunturkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, yang pada gilirannya melemahkan fungsi intermediasi perbankan. Masyarakat kala itu banyak menarik dananya (rush) yang ada di bank swasta dan mengalihkannya ke bank yang dianggap aman (flight to safety), yakni bank asing dan bank BUMN. Untuk mencegah hal ini bank – bank mematok suku bunga dananya dengan sangat tinggi, yang diikuti dengan penyesuaian suku bunga kredit. Penyaluran kredit perbankan praktis terhenti karena sektor riil tidak mampu menyerap dana yang mahal harganya.

Bank Umum (Commercial Bank) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meliputi Bank Umum (Commercial Bank), Bank Syariah (Sharia Bank), dan Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank) berada di Bank Umum (Statistik Perbankan Indonesia, diolah). DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menujukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

1.        Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2.        Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik

3.        Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4.        Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah

5.        Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6.        Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank. Jasa-jasa ini amat memudahkan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakannya.

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008).

2.1.1.2 Peranan Bank Indonesia

1.      Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:
Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan  melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan

2.      Peranan Bank Indonesia dalam Pengendalian Inflasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pada salah satu pasalnya disebutkan bahwa BI adalah lembaga negara yang independen.
Maksud kalimat tersebut adalah Independen diartikan sebagai lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI, dan demikian pula BI wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka melaksanakan tugasnya. Independensi tersebut ditandai dengan diberikannya kewenangan penuh pada BI dalam menetapkan target-target yang akan dicapai (goal independence) dan kebebasan dalam menggunakan berbagai piranti moneter (instrument independence) dalam mencapai target tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dalam hal ini, BI hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan tekanan inflasi dari sisi penawaran (bencana alam, musim kemarau, distribusi tidak lancar, dll) sepenuhnya berada diluar pengendalian BI. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah maupun swasta. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut niscaya tingkat inflasi yang sangat tinggi selama ini akan sulit dikendalikan. Selanjutnya nilai tukar rupiah sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan panawaran yang terjadi di pasaryang dapat dilakukan oleh BI adalah menjaga agar nilai rupiah tidak terlalu berfluktuasi secara tajam.
BI mengontrol tingkat inflasi dengan cara Seperti dikemukakan diatas bahwa kontrol BI atas inflasi sangat terbatas, karena inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, BI selalu melakukan assessment terhadap perkembangan perekonomian, khususnya terhadap kemungkinan tekanan inflasi. Selanjutnya respon kebijakan moneter didasarkan kepada hasil assessment tersebut. Perlu disampaikan pula bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan moneter, melainkan juga kebijakan ekonomi makro lainnya seperti kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor riil. Untuk itulah koordinasi dan kerjasama antar lembaga lintas sektoral sangatlah penting dalam menangani masalah inflasi ini.

Kebijakan moneter BI kedepan yang lebih memfokuskan pada sasaran tunggal inflasi dilakukan dengan cara Sasaran akhir kebijakan moneter BI di masa depan pada dasarnya lebih diarahkan untuk menjaga inflasi

3.      Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam sistem pembayaran. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran yaitu pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran, pihak yang mendukung sistem pembayaran, pihak yang memberikan jasa dalam sistem pembayaran, dan pihak yang mengatur serta mengawasi sistem pembayaran. Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat luas, karena sebagai operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Hubungan bank sentral dengan sistem pembayaran setiap Negara memiliki kadar yang berbeda, ada yang memiliki keterlibatan tinggi (Indonesia), dan ada yang sedikit (Hongkong).

4.      Peranan Perbankan Sebagai Otoritas Moneter

Peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangat penting. Bank sentral adalah mitra utama pemerintah dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki tujuan, tugas, maupun wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya. Sebelum membahas mengenai beberapa hal terkait otoritas moneter yang dimiliki oleh Bank Indonesia, maka perlu diketahui terlebih dahhulu mengenai definisi dari kebijakan moneter dan otoritas moneter itu sendiri.
Dalam ”kamus hukum ekonomi” yang disusun oleh A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu dikatakan bahwa kebijakan moneter (monetary policy) adalah tindakan bank sentral selaku pemegang otoritas moneter dalam menjaga keseimbangan moneter negara.

moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral.

Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara, terdapatnya suatu dewan yang mengkontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.

Berdasarkan tugas pokok bank sentral yang digariskan pada UU No.11/1953, maka peran pokok Bank Sentral yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia selain sebagai otoritas moneter adalah mengembangkan sistem perbankan, mengawasi kegiatan perbankan, penyaluran kredit bank dan merangkap sebagai bank  komersil. Selain itu karena pada masa itu Bank Indonesia menjadi bagian dari Pemerintah, maka Bank Indonesia juga melaksankan peran sebagai agen pembangunan dengan keharusan menyalurkan kredit (berbunga) murah kesektor pertanian, perkebunan, usaha kecil dan koperasi. Dengan demikian Bank Indonesia sebagai bank sentral berfungsi ganda yaitu sebagai banker’s bank merangkap sebagai bank komersial.

Namun setelah diundangkannya UU No.13/1968 fungsi Bank Indonesia sebagai bank komersial dicabut. Dengan demikian bank sentral menurut Undang-undang ini tidak lagi berfungsi ganda (merangkap sebagai bank komersial), tetapi bank sentral masih melaksanakan tugas/peran sebagai bankir sekaligus sebagai kasir pemerintah (Pasal 34, 36, dan Pasal 38). Sesudah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU No. 23/1999 jo UU No. 3/2004)

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: (i) menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (iii) mengatur dan mengawasi Bank.

Dalam menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksankan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa utnuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri.

1.2.2 Tingkat Suku Bunga Kredit

1.2.2.1 Definisi Kredit

Kata kredit berasal dari kata credere yang artinya ”kepercayaan”. Tujuan kredit dari pihak bank adalah untuk memperoleh keuntungan yang aman, sehingga pada saatnya masyarakat peminjam dana di bank dapat memperoleh kembali simpanannya berikut bunga tanpa dikuatirkan oleh adanya kredit macet. (Rimsky K, 2002)

Menurut Kasmir (2008) kata kredit berasal dari kata Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa Latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 bab 1 pasal 1, 2 yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang - Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Dari sudut pandang bisnis, kredit merupakan kegiatan memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seseorang atau badan usaha dengan berlandaskan kepercayaan bahwa dalam jangka waktu tertentu, nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada bank sesuai kesepakatan atau perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008) :

1.      Kepercayaan.

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2.      Kesepakatan.

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3.      Jangka Waktu.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4.      Risiko.

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5.      Balas Jasa.

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

1.2.2.2 Fungsi Kredit

Fungsi kredit antara lain :

• Meningkatkan daya guna uang

Para pemilik uang / modal baik secara langsung atau melalui penyimpanan dana dbank, dapat meminjamkan uangnya kepada perorangan atau perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya

• Meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan adanya kredit, pengusaha yang kesulitan dalam produksi, misalnya, dapat terbantu untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi

• Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran dengan menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro, dan lainnya yang sejenis.

• Sebagai alat stabilitas ekonomi

Kredit dapat digunakan sebagai alat pengendalian ekonomi. Dalam keadaan inflasi pemerintah dapat menerapkan kebijakan uang ketat (tight money policy) antara lain dengan membatasi pemberian kredit. Sebaliknya dalam keadaan ekonomi yang lesu karena deflasi, pemerintah dapat melonggarkan kebijakan pemberian kredit sehingga akan menimbulkan kegiatan usaha.

• Meningkatkan kegairahan berusaha

Pihak – pihak yang usahanya terhambat karena kekurangan modal dapat

meningkatkan usahanya melalui bantuan kredit yang diberikan oleh bank

• Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan adanya kredit, perusahaan – perusahaan dapat meningkatkan usahanya bahkan dapat mendirikan proyek baru yang akan membutuhkan tenaga kerja.

• Meningkatkan hubungan international

Pengusaha di dalam negeri dapat pula memperoleh kredit baik secara langsung (offshore loan) maupun tidak langsung (two step loan).

1.2.2.3 Kredit Dari Segi Penggunaan

Kredit bila dilihat dari segi penggunaannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

• Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh bank kepada perusahaan yang membutuhkan modal kerja untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan.

• Kredit Investasi

Kredit ini adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh bank kepada pihak perusahaan yang membutuhkan dana untuk investasi atau penanaman modal.

• Kredit Konsumsi

Yaitu kredit yang diberikan dengan maksud untuk memperlancar kegiatan yang sifatnya konsumtif, seperti kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan kendaraaan bermotor, credit card, dan kredit konsumtif lainnya. Jangka waktu kredit konsumsi ini bisa jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

1.2.2.4 Pengertian Suku bunga Kredit

Suku bunga atau interest adalah harga (price) atau biya kesempatan (opportunity cost) atas penggunaan dana/uang yang harus dibayar karena daya beli (purchasing power) dana tersebut pada saat sekarang. Umumnya suku bunga menggambarkan prosentasi dari jumlah dana yang digunakan dalam setahun. Bagi pengguna dana atau peminjam (borrower), suku bunga adalah biaya untuk pengunaan dana lebih awal, sedangkan bagi yang meminjamkan dana atau investor, suku bunga adalah pendapatan karena penundaan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut (Kidwell, 2005:89).

Suku bunga adalah jumlah yang diterima oleh orang yang meminjamkan dan dibayar oleh peminjam dana sejumlah persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak. (Subagyo,dkk, 2002).

Tingkat suku bunga (interest rate) adalah harga yang dibayar oleh peminta dana untuk meminjam modal/hutang. Selain itu investor atau penyedia dana yang memiliki modal ekuitas/saham juga berharap menerima deviden dan keuntungan modal, yang merupakan biaya ekuitas atau required return. Apabila peminta dana memiliki peluang bisnis yang diperkirakan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dari tingkat suku bunga maka peminta dana ini akan mencari/meminta pinjaman dana dan akan memanfaatkan peluang bisnis tersebut (Dewi Astuti, 2002 : 52)

Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu atau harga dari penggunaan uang yang dipergunakan pada saat ini dan akan dikembalikan pada saat mendatang. Tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Apabila penawaran uang tetap, semakin tinggi pendapatan nasional semakin tinggi tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat mempengaruhi investasi walaupun pengaruhnya sangat terbatas kenaikan tingkat suku bunga akan berakibat terhadap menurunnya return saham begitu juga sebaliknya. Dalam menghadapi kenaikan tingkat suku bunga, para pemegang saham akan menahan sahamnya sampai tingkat suku bunga kembali pada tingkat yang dianggap normal.

Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan rasio pengembalian sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor. Besarnya tingkat tingkat suku bunga bervariatif sesuai dengan kemampuan debitur dalam memberikan tingkat pengembalian kepada kreditur. Tingkat suku bunga tersebut dapat menjadi salah satu pedoman investor dalam pengambilan keputusan investasi pada pasar modal. Sebagai wahana alternatif investasi, pasar modal menawarkan suatu tingkat pengembalian (return) pada tingkat resiko tertentu.

1.2.3 Penyaluran Kredit

1.2.3.1 Tujuan Pemberian Kredit

Tujuan pemberian kredit adalah minimal akan memberikan manfaat pada (Taswan, 2006) :

1. Bagi Bank, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

2. Bagi Debitur, yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga terjadi kontinuitas perusahaan.

3. Bagi Masyarakat (Negara), yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat. Disamping itu bagi negara bahwa kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan perbankan.

1.2.3.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penyaluran kredit

Nasiruddin (2005) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio kecukupan modal (CAR), Non Performance Loan (NPL) dan tingkat suku bunga kredit. Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap LDR. Artinya jika ratio kecukupan modal sebuah bank tinggi, maka penyaluran kredit pun akan tinggi. Namun NPL dan tingkat suku bunga kredit memiliki pengaruh negative terhadap penyaluran kredit sebuah bank. Artinya jika NPL ataupun tingkat suku bunga kreditnya tinggi maka penyaluran kredit perbankan akan rendah.

Suku bunga kredit ditentukan oleh tiga komponen, yaitu : Cost of Fund (COF), Overhead Cost (OHC), dan Spread Profit (SP).

Suku Bunga Kredit = COF + OHAC + SP.

Cost of Fund (biaya dana) adalah suku bunga yang dipikul atas dana yang dikumpulkan bank. Overhead Cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan bank yang langsung maupun tidak langsung atas kegiatan operasional bank. Spread Profit merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga mempengaruhi besarnya bunga kredit.

Menurut Kiryanto (dalam Sun’an dan Kaluge,2007), penetapan suku bunga kredit merupakan pilihan dilematis bagi bank walaupun dalam kenyataannya suku bunga kredit yang cenderung masih tinggi akan menyebabkan penyaluran kredit akan tersendat. Jika tetap memutuskan menyalurkan kredit maka risiko kegagalan yang dihadapi oleh bank akan semakin tinggi.

1.2.3.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu permohonan sejak permohonan tersebut diajukan oleh nasabah sampai disetujui oleh bank, dipergunakan oleh nasabah dan akhirnya dilunasi oleh nasabah. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit, maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit bank menurut Rachmat Firdaus dalam bukunya,. Manajemen Perkreditan Bank Umum (2003;91), yaitu:

a. persiapan kredit (credit preparation)

b. analisis atau penilaian kredit (credit realization dan credit administration).

c. keputusan kredit (credit decision)

d. pelaksanaan dan administrasi kredit (credit realization dan credit administration)

e. supervisi kredit dan pembinaan debitur (credit supervision dan follow up).

1.2.3.4  Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud, sehingga kredit yang diberikan sesuai dngan sasaran dan terjaminnya pemberian kredit tepat waktu sesuai perjanjian. Karena penghasilan bungan dari kredit-kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank, serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian pokok, maka sudah sewajarnya apabila pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang teliti dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit terdiri dari prinsip 7C, prinsip 7P dan prinsip 3R. antara prinsip 7C dengan prinsip 7P hampir tidak ada perbedaan, karena prinsip 7P berlandaskan pada prinsip 7C, dan untuk prinsip yang lebih baik umum digunakan adalah prinsip 7C.

1. Character

Dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooporatif dan juga mempynyai rasa tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Capacity

Pengertian dari capacity disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukannya. Jadi jelaslah bahwa penilaian capacity dilakukan untuk menilai sampai sejauh mana hasil yang diperoleh calon debitur dalam mengelola perusahaannya untuk melunasi hutang-hutangnya pada waktunya.

3. Capital

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini terlihat kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana,namun demikian halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dan secara rasional hal ini tentu tidaklah mengherankan, sebab seorang calon debitur yang telah menanamkan dananya dalam proporsi yang besar dibandingkan dengan kredit yang diperolehnya dari bank, akan melakukan usahanya dengan penuh kesungguhan. Kemampuan modal sendiri ini akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah terkna goncangan dari luar, misalnya dalam situasi pasar modal dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

4. Collateral

Collateral yang dimaksud disini adalah barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan juga dapat dipakai sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang saat kredit tersebut harus dilunasi atau jatuh tempo.

5. Condition of Economy

Condition of economy yaitu suatu situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu sat maupun untuk kukrun waktu tertentu yang kemungkinanya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Condition of economy sangat penting utnuk diketahui apabila kredit tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri atau membiayai suatu proyek di luar negeri.

6. Constraint

Constraint yaitu perimbangan akan risiko-risiko yang mungkin terjadi

7. Coverage

Coverage merupakan jaminan kredit yang telah diasuransikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemberian kredit juga dapat dinilai dengan prinsip 7P.

1. Personality

Personality adalah menilai nasabah dari kepribandiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencangkup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

Party adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam suatu golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank.

3. Purpose

Purpose adalah untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. Prospect

Prospect adalah untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki prospek, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi dari sektor lainnya.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaiman perusahaan mendapatkan laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Penilaian lain untuk pemberian kredit adalah dengan prinsip 3R.

1. Return (Hasil yang dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur dengan kredit, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya dan perusahaan bisa terus berkembang atau sebaliknya.

2. Repayment (Pembayaran kembali)

Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjamannya pada saat-saat kredit harus dicicil atau dilunasi.

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan untuk menanggung risiko)

Bank harus menilai sampai sejauh mana perusahaan mampu menanggung risiko kegagalan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

1.2.4  Risiko Kredit

 1.2.4.1 Pengertian Risiko

Dalam regulasi industri perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang mengidentifikasi 8 jenis risiko yang dihadapi oleh Bank yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Risiko yang relevan dengan karya akhir ini adalah risiko kredit. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007), risiko kredit adalah risiko kerugian karena potensi counterparty yang gagal memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko peminjam tidak membayar kewajibannya. Untuk banyak bank, risiko kredit adalah risiko terbesar yang ada pada bank karena biasanya marjin yang dikenakan untuk menutup risiko kredit relatif kecil dibandingkan dengan jumlah yang dipinjamkan sehingga kerugian kredit bisa secara cepat menghabiskan modal bank. Di samping itu, bank memiliki peran utama sebagai financial intermediation, yaitu penyalur dana pihak ketiga pada nasabah yang memerlukan untuk melakukan aktivitas produksi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Risiko kredit dapat terjadi pada berbagai segmen usaha bank, seperti kredit (penyediaan dana), treasury dan investasi serta pembiayaan perdagangan. Dalam karya akhir ini akan dibahas mengenai risiko kredit yang timbul dari pemberian kredit oleh bank kepada debitur, khususnya perubahan risiko kredit yang timbul dari kebijakan akuisisi yang dilakukan oleh debitur.

Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2007), definisi risiko adalah peluang terjadinya bencana, kerugian atau hasil yang buruk. Risiko terkait dengan situasi dimana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan.

Dua hal penting yang terkait dengan risiko adalah risk event dan risk loss. Risk event adalah terjadinya suatu keadaan yang mengakibatkan adanya potensi kerugian (bad outcome) sementara risk loss adalah kerugian baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari terjadinya risk event. Kerugian tersebut bisa berupa kerugian finansial maupun kerugian non-finansial. Selain dapat menimbulkan kerugian finansial secara langsung, risk event dapat menimbulkan dampak pada stakeholder bank yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan juga ekonomi.

Setiap keputusan bisnis melibatkan suatu elemen risiko. Khususnya pada lingkup perbankan, terdapat risiko dalam melakukan investasi, hedging atau memberikan kredit baik kepada nasabah ritel maupun nasabah korporasi. Selain itu risiko dapat terjadi saat mengembangkan dan memberi harga pada produk baru, merekrut dan melatih karyawan baru, menyelaraskan penilaian kinerja dan insentif dengan tujuan bisnis serta membangun budaya yang menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan dan manajemen risiko (Lam, 2003).

Risiko kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah risiko ketdakpastian (uncertainty). Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi, dan setian usaha yang berupa spekulasi akan mengandung risiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik. Pemahaman risiko kredit nantinya juga akan bermanfaat dalam penetapan suku bunga kredit misalnya denagn semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, maka sudah sepantasnyalah suku bunga yang dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan juga semakin tinggi. Untuk mengukur tingkat risiko kredit digunakan rasio sebagai berikut :

Credit Risk Ratio = ( PPAP/ Total Kredit ) X 100%

Credit Risk Ratio merupakan hasil perbandingan antara jumlah Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) dengan total kredit yang diberikan oleh suatu bank. Semakin tinggi resiko kredit maka BPR akan cenderung bersifat hati-hati dalam penyaluran kredit, ini terjadi pada kondisi ekonomi yang sedang lesu (pertumbuhan ekonomi Minus). Hal ini berdampak pada penurunan kredit ke masyarakat oleh BPR.

1.2.5. Inflasi dan NLP

1.2.5.1 Pengertian Inflasi

Beberapa pengertian inflasi yang penulis kutip dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1.      Menurut artikel Pengertian Inflasi, Stagnasi & Stagflasi Serta Dampak Sosial Inflasi dari Organisasi.Org, Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barangbarangsecara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lamadan terus-menerus.

2.       Menurut Wikipedia, inflation is a rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time.

3.      Menurut Investopedia, the rate at which the general level of prices for goods and services is rising, and, subsequently, purchasing power is falling.

Pengertian inflasi adalah kecenderungan hargaharga untuk naik secara terus-menerus dan umum. Kenaiakan harga dari satu dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada barang-barang lainnya. macam-macam inflasi adalah :

- Inflasi ringan (dibawah 10% per tahun)

- Inflasi sedang (10%-30% per tahun)

- Inflasi berat (30%-100% per tahun)

- Hiperinflasi (diatas 100% per tahun

Secara teoritis variabel inflasi mempengaruhi jumlah kredit secara tidak langsung tetapi melalui berbagai jalur. Inflasi akan mempengaruhi tingkat suku bunga SBI, selanjutnya suku bunga SBI akan mempengaruhi kondisi internal bank. Ketika naiknya suku bunga SBI akan menyebabkan naiknya suku bunga deposito, suku bunga tabungan. Kenaikan suku bunga deposito akan berpengaruh terhadap suku bunga kredit. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat inflasi dengan penyaluran kredit (Sun’an dan Kaluge,2007).

1.2.5.2 NPL (Non Performing Loan)

           

Kelancaran debitur dalam membayar kewajibannya, yaitu pokok angsuran dan bunga, adalah sebuah keharusan. Karena bank merupakan lembaga intermediasi perbankan yang tugasnya menampung dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Sehingga pembayaran kredit oleh debitur merupakan sebuah keharusan agar kegiatan operasional bank tetap dapat berjalan dengan lancar.

Apabila terjadi banyak penunggakan pembayaran kredit oleh debitur maka berarti bank tidak bisa mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkannya, dan hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan bisa berefek pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR/2006 yang dimaksud Non Performance Loan (NPL) adalah perbandingan antara kredit yang diberikan (kualitas KL, D dan M) dengan jumlah kredit yang diberikan.

 NPL yang tinggi mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena menurunkan perputaran dana bank sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Dengan kata lain NPL menurunkan profitabilitas bank.

NPL juga memaksa bank membentuk sejumlah cadangan guna menjaga likuiditas dan solvabilitas bank untuk melindungi deposan. Semakin besar NPL semakin besar opportunity cost yang harus ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, NPL harus diupayakan serendah mungkin. BI mengaturnya dengan menetapkan ketentuan bahwa pada Juni 2003, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia harus mempunyai rasio NPL max 5 % (Nasiruddin, 2005).

Hasil penelitian Moch. Soedarto (2004), menyimpulkan bahwa pada taraf signifikasi 5%, jumlah kredit non lancar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu semakin besar kredit non lancar maka jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh Bank Indonesia semakin kecil, begitu sebaliknya.

Non Performing Loan (NPL)

NPL dinyatakan dalam rasio berikut :

NPL = (Jumlah Kredit Bermasalah / Total Kredit ) X 100%

Rasio NPL merupakan prosentase perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan kategori tingkat kolektibilitas bermasalah terhadap kredit yang disalurkan seluruh

Tingginya NPL dapat mempengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya yaitu bank menjadi lebih berhati-hati. Karena bank yang tetap memberikan kredit ketika NPL-nya tinggi berarti bank tersebut termasuk risk taken. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meydianawathi (2006) bahwa NPL berpengaruh negatif namun signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM di Indonesia dimana NPL kredit investasi yang inggi menyebabkan penawaran kredit kepada sektor UMKM menjadi berkurang.

Bank yang mengalami peningkatan penyaluran kredit akan memiliki kemungkinan adanya NPL (Non Performing Loan) yang meningkat sejalan dengan beban. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan modal bank. Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPL yang dapat mempengaruhi pertumbuhan modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah modal yaitu pembagian deviden yang tidak seimbang dengan laba ditahan karena modal bersih bank mencerminkan jumlah dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat (Budiawan, 2008).

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Muammil Sun’an dan David Kaluge (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi di Indonesia adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), suku bunga kredit, tingkat inflasi. Penelitian sejenis juga dilakukan Agus Herlambang di tahun 2004.

Agus mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum milik pemerintah di Jawa Tengah adalah jumlah Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank pemerintah,  tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan, dan tingkat Inflasi di Jawa Tengah.

Kedua penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu dana pihak ketiga dan tingkat suku bunga kredit berpenagaruh positif terhadap penyaluran kredit, kemudian tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Artinya apabila dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank meningkat maka penyaluran kredit dimasyarakat akan meningkat, begitu pula dengan tingkat suku bunga kredit. Apabila tingkat suku bunga meningkat, maka penyaluran kredit juga meningkat. Sebaliknya dengan tingkat inflasi,apabila tingkat inflasi disuatu wilayah meningkat maka penyaluran kredit perbankan akan menurun.

Penelitian Kredit Perbankan Di Indonesia Chaikal Nuryakin dan Perry Warjiyo pada periode Januari 2001- Juli 2005 telah melakukan penelitian “ Perilaku Penawaran Kredit Bank di Indonesia Kasus Pasar Oligopoli”. Penulis mengasumsikan pasar kredit perbankan di Indonesia bersifat oligopoli. Hasil penelitian menyimpulkan perilaku penawaran kredit perbankan di Indonesia secara umum sesuai dengan perilaku bank sebagai banking firm. Dalam hal ini respon penawaran kredit positip terhadap spread suku bunga, kekuatan market share, total kredit bank pesaing, sumber dana (DPK) dan negatip terhadap efisiensi usaha (BOPO) dan CAR. Hal yang tidak sesuai dengan hipotesis adalah NPL tidak dijadikan bank sebagai dasar penawaran kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa bank belum sepenuhnya berhati-hati dalam pemberian kredit.

2.3 Kerangka pemikiran

2.3.1 Pengaruh Suku Bunga Kredit Terhadap Penyaluran Kredit

Suku bunga SBI akan mempengaruhi kondisi internal bank. Ketika naiknya suku bunga SBI akan menyebabkan naiknya suku bunga deposito, suku bunga tabungan. Kenaikan suku bunga deposito akan berpengaruh terhadap suku bunga kredit

2.3.2 Pengaruh inflasi Terhadap Penyaluran Kredit

Menurut Kiryanto (dalam Sun’an dan Kaluge, 2007), penetapan suku bunga kredit merupakan pilihan dilematis bagi bank walaupun dalam kenyataannya suku bunga kredit yang cenderung masih tinggi akan menyebabkan penyaluran kredit akan tersendat. Jika tetap memutuskan menyalurkan kredit maka risiko kegagalan yang dihadapi oleh bank akan semakin tinggi.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan pemberian kredit oleh perbankan, bisa dari faktor bank itu sendiri seperti risk appetite terhadap suatu sektor, tingkat kredit macet, kurangnya modal, dan sebagainya ataupun juga faktor makro seperti tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, target ekspor dan faktor lainnya.

2.3.3 Pengaruh NPL (Non Performing Loan) terhadap penyaluran kredit

NPL atau permasalahan kemacetan pengembalian dana kredit dari peminjam diindikasikan akan mempengaruhi asset yang dimiliki perbankan, yang menyebabkan penyaluran dana perbankan akan berkurang seiring kekurangan asset yang dialami pihak perbankan akibat permasalahan NPL itu sendiri. NPL ini menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang telah disalurkannya.

2.2.4 Pengaruh  Suku Bunga Kredit, inflasi, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit

Dalam penyaluran dana kredit, informasi mengenai tingkat suku bunga kredit dan risiko kredit sangat penting untuk melihat prospek perkreditan bagi calon peminjam dana kredit dan perkembangan perekonomian Indonesia khususnya.

                                            (kerangka pemikiran tidak dapat ditampilkan)

 

2.4 Hipotesis

Berdasakan tinjauan pustaka dan  kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, apakah hasil penelitian akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Adapun hipotesis dari penelitian ini antara lain :

-         H₁: Diduga Tingat Suku Bunga Kredit berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Indonesia kepada nasabah

-          H_{2 :} Diduga Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Indonesia kepada nasabah

-          H₃:  Diduga NPL (Non Performing Loan) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank Indonesia kepada nasabah

-          H₄: Diduga Tingat Suku Bunga Kredit dan Tingkat Inflasi dan NPL (Non Performing Loan) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Indonesia.